Kudus-kopertis6.or.id – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muria Kudus (UMK) menggelar dialog publik pertanian di Ruang Seminar Lantai IV Gedung Redung Rektorat UMK, Sabtu lalu (2/4).

Dialog publik bertajuk ''Membangun Kedaulatan Petani di NKRI'' ini menghadirkan Dr. Suparnyo SH. MS. (Rektor UMK), Handoko Wibowo (aktivis pergerakan sosial dan penerima Yap Thiam Hien Award 2015) dan Kunarto Marzuki (penulis buku ''Perlawanan Petani Cikaso'' dan analis Badan Narkotika Nasional/ BNN) sebagai narasumber.

Handoko Wibowo, aktivis pergerakan dari Omah Tani Batang, mengutarakan, serikat petani sangat penting untuk memartabatkan kehidupan petani. ''Kalau akan mau menghidupi petani, yang pertama berikan adalah berlatih berserikat,'' katanya.

Itu pula yang ia lakukan di Batang, yakni mengorganisasi petani dalam sebuah serikat petani yang kini dikenal sebagai Omah Tani. ''Tahun 1998, saya masuk ke petani, bikin organisasi menyikapi lahan Hak Guna Usaha (HGU). Masyarakat saya sarankan tidak usah membayar atas tanah HGU yang digarap,'' ujarnya.

Dalam melakukan pendidikan berorganisasi itu, terangnya, masyarakat dididik anti kekerasan, mendidik dengan seni dan budaya. ''Namun dalam proses selanjutnya, muncul kesadaran bahwa untuk memperjuangkan lahan (tanah) yang tidak hanya berfungsi ekonomi, harus melalui kekuatan kekuatan politik dan budaya,'' ungkapnya.

Kekuatan politik itu pun dilakukan dengan mendukung petani menjadi pemimpin desa (lurah). ''Modal untuk mencalonkan petani sebagai kepala desa (Lurah), iuran dari petani-petani lain. Kita merebut tanah HGU tidak akan menang kalau kepala desanya pro pemodal'' tegasnya.

Terkait lahan Hak Guna Usaha (HGU), penerima Yat Thiam Hien Award 2015 ini menyebutkan, adalah lahan yang harus digarap sendiri. ''Soal HGU, harus ditinjau ulang, karena banyak lahan yang ditelantarkan. Sebenarnya, aturan soal HGU sudah bagus, hanya saja diranah implementasi, mentah,'' paparnya.

Dr. Suparnyo SH. MS. menyampaikan, persoalan pertanian di Indonesia, tidak hanya semakin berkurangnya lahan garapan, Sumber Daya Manusia (SDM)-nya juga semakin berkurang. ''Ini antara lain yang memicu Indonesia masih sering impor beras, karena belum mampu memenuhi kebutuhan pangan tanah air,'' paparnya.

Harapan ke depan, bagaimana agar soal pertanian ini bisa menarik, sehingga banyak yang tertarik untuk terjun di dunia pertanian. ''Perlu daya tarik kenapa seseorang harus bertani. Semoga ke depan petani bisa berdaulat, sehingga pemerintah tidak usah impor beras lagi,'' tuturnya.

Ia berharap, para pembuat kebijakan bisa benar-benar membuat kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi sosio-kultural secara komprehensif. ''Kebijakan yang baik harus mengintegrasikan antara tujuan, nilai-nilai dan praktik yang terarah. Ini harus diperhatikan dalam menyusun kebijakan. Tidak bisa membuat kebijakan hanya dari balik  meja,'' tegasnya.

Kunarto Marzuki pada diskusi publik ini memaparkan mengenai konflik petani di Cikaso, Ciamis, Jawa Barat. ''Tahun 2005 saya melakukan riset di Jawa Barat tentang konflik petani lokal di Cikaso. Ada konflik tanah yang dikenal dengan kasus 708, karena konfliknya mengenai tanah seluas 708 hektare,'' tuturnya.

Namun menurutnya, masalah tanah, tidak pernah selesai. ''Jika belajar pada kasus Cikaso, masyarakat melakukan pengorganisasian diri, jauh sebelum ada reformasi. Mereka melakukan perlawanan-perlawan kultural,'' katanya.

Kesadaran berorganisasi dan berserikat semakin meningkat, lanjut Kunarto Marzuki, ketika ada reformasi. ''Pentingnya berorganisasi semakin disadari. Mereka bertani, berkelompok, antara lain forum petani Pasundan, yang menggelar aksi-aksi tidak cuma di Jawa Barat, bahkan sampai Jakarta, hingga akhirnya perjuangan mereka membuahkan hasil,'' terangnya.