Semarang-kopertis6.or.id - Mekanisme perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 sudah cukup relevan atau dapat dikatakan "tepat" sebagai guidance of the right way  yang memadukan berbagai kepentingan, baik itu kepentingan negara (presiden terpilih) maupun partisipasi masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi negara. Demikian disampaikan oleh Dr. Refly Harun,SH.MH.L.L.M pada seminar nasional dan call paper multi disiplin ilmu dengan tema Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam pengembangan Iptek untuk mewujudkan pembangunan nasional semesta berencana sebagai upaya meningkatkan daya saing global yang digelar oleh Universitas Stikubank (Unisbank) di kampus Kendeng, Kamis (28/7).

Refly menilai, Gagasan pemberlakuan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana merupakan sebuah langkah mundur dalam penguatan sistem presidensial dan demokrasi. Hal itu disebabkan besarnya potensi menempatkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara (pemegang kedaulatan tertinggi negara) atau locus of power. Jika itu terjadi, maka konsekuensi ketatanegaraan ke depannya berujung pada pola sistem pertanggungjawaban presiden tidak lagi kepada rakyat melainkan kepada MPR.

Seminar ini diikuti kurang lebih dari 200 orang yang terdiri dari unsur akademisi dan lembaga pemerintahan. Selain refly harun, turut hadir pakar IT, yaitu Ir. Onno Widodo Purba, M.Eg.Ph.D. dengan keynote speaker Dirjen pembelajaran dan kemahasiswaan Kemenristek Dikti, Prof. Intan Ahmad, Ph.D.

Rektor UNISBANK Semarang, Dr. H.Hasan Abdul Rozak, SH.CN.MM dalam sambutanyya  menuturkan, seminar nasional dan call paper multi disiplin ilmu ini kita selenggarakan rutin setiap tahunnya dan ini sudah yang kedua kalinya. Hal ini tak lain bertujuan untuk mengkonsolidasikan para akademisi untuk membuat kajian-kajian dari berbagai disiplin ilmu. Selain seminar, akan dibedah dan didiskusikan 85 kajian dari tokoh akademisi yang akan dipresentasikan dalam forum ini. Dari 115 kajian, kita kategorikan dengan rincian, Teknologi Informasi 22 kajian, Teknik Industri 19 kajian, pariwisata 1 kajian, hukum 19 kajian,ekonomi da bisnis 42 kajian,bahasa dan ilmu budaya 12 kajian.

Hasan menambahkan, menambahkan, mudah-mudahan dengan berbagai kajian disiplin ilmu ini mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk melakukan pambangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Tentunya ini juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dasa saing global sehingga tidak akan kalah dengan negara negara asean lainnya.